“Angaran ini sangat dibutuhkan untuk oprasional RSUD Kudungga Sangatta,” kata Anik.
Merdeka.com, Kutai Timur - Guna memenuhi kebutuhan obat bagi pasien di Rumah Sakit Umum (RSU) Kudungga Sangatta, lembaga pelayanan kesehatan itu memerlukan dana sekitar Rp 1 miliar satu bulan. Sehingga diperlukan manajemen yang baik, agar rumah sakit milik pemerintah itu tetap eksis dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Plt direktur RSUD dr Anik Istiyandari, jumlah dana pembelian obat bagi pasien itu harus dipenuhi. Kebutuhan pembelian obat-obatan itu merupakan barang habis pakai.
“Untuk pembelian stok obat-obatan di RSUD Kudungga Sangatta setiap satu bulan berkisar kurang lebih Rp 1 milyar dengan barang habis pakai,” sebut Anik.
Dia menyebut perputaran dana operasional yang tidak sedikit dan harus cepat memang membutuhkan manajemen yang baik. Untuk itu demi memperlancar pelayanan kesehatan pada masyarakat, dia berharap piutang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), terutama yang sudah masuk di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) bisa segera dicairkan.
“Dikarenakan angaran ini sangat dibutuhkan untuk oprasional RSUD Kudungga Sangatta,” sebutnya.
Dia menambahkan, saat ini pihaknya juga masih membutuhkan alat kesehatan. Seperti alat untuk cuci darah yang memang sangat diperlukan di RSUD tipe B. Permohonan penambahan kelengkapan peralatan medis tersebut untuk melengkapi syarat sebagai rumah sakit tipe B. Terlebih beberapa alat yang memang seharusnya sudah diganti dengan yang baru.
Secara umum Anik menjelaskan RSUD Kudungga Sangatta terus berupaya untuk meningkatkan mutu pelayanannya. Seperti melengkapi fasilitas ambulance yang representarif menggunakan anggaran dana alokasi khusus (DAK).
“Sebentar lagi satu unit ambulance akan datang, dengan pembeliannya menggunakan anggaran DAK. Ini sangat membantu sekali untuk kegiatan operasional RSUD Kudungga,” ucapnya.
Diruangan yang sama Kepala Bidang Anggaran BPKAD Awang Amir Yusuf langsung menanggapi laporan Direktur RSUD Kudungga Sangatta. Dia berjanji akan melakukan koordinasi dengan perbendaharaan. Karena dana yang dibutuhkan pihak rumah sakit merupakan prioritas yang harus segera diatasi demi pelayanan prima bidang kesehatan.