Gedung BPU jadi prioritas, kontraktor lokal bisa asal prosedural

Merdeka.com, Kutai Timur - Gedung Balai Pertemuan Umum (BPU) kecamatan Muara Ancalong yang kondisinya cukup memprihatinkan, menjadi perhatian peserta Musrenbangcam yang dibuka dan dipimpin Wakil Bupati (Wabup) Kasmidi Bulang, 24 Februari lalu. Bahkan Wabup meminta pembangunan gedung tersebut menjadi prioritas untuk program ke depan.

“Jika kondisi BPU seperti ini cukup memprihatinkan. Sebab, kalau ada acara yang besar dan untuk menampung peserta yang banyak, tidak mungkin di tempat seperti ini. Sehingga pembangunan Gedung BPU ini menjadi skala prioritas untuk menjadi program ke depan,” kata Wabup saat membuka dan memimpin Musrenbang di Kecamatan Muara Ancalong.

Menurut Kasmidi, pembangunan infrastruktur menjadi skala prioritas sebagai peningkatan sarana dan prasarana di desa Senyiur. Namun yang didahulukan bangunan utama seperti Gedung BPU, sehingga nantinya akan terlihat hasilnya. Karena nilainya besar, tentunya melalui prosesnya tender, apabila nilainya di atas Rp 200 juta. “Tidak mesti memakai kontraktor luar. Apabila kontraktor lokal boleh saja asalkan bekerja sesuai prosedur dan professional dan bahu mambahu,” kata Kasmidi.

Musrenbangcam Muara Ancalong juga dihadiri unsur FKPD, OPD, Camat, Kades, RT, BPD dan tokoh masyarakat setempat. Di Muara Ancalong sendiri ada 9 desa di antaranya Desa Senyiur, Long Poq Baru, Muara Dun, dan lainnya. Bahkan hampir semua desa sepakat percepatan pembangunan desa dalam hal fisik dan prasarana infstruktur agar terlihat perkembangan yang signifikan. Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim juga setuju mengenai hal itu.

Saat memberikan pengarahan dan penajaman, Wabup Kasmidi mengatakan aspirasi masyarakat yang muncul di Musrenbangca Muara Ancalong ini akan dibawa ke Musrenbang Kabupaten. Selain penyaluran dana program Gerbang Desa Madu (Gerakan Pembangunan Desa Mandiri dan Terpadu) sebesar Rp 2 miliar dan Rp 5 miliar, ada anggaran lain dalam kucuran desa membangun untuk Kecamatan Muara Ancalong. Dari catatan Bagian Pembangunan Setkab Kutim tercatat sekitar Rp 15 miliar dibagi ke semua desa.

Camat Muara Ancalong Helmi sepakat dengan arahan Wakil Bupati untuk merenovasi gedung BPU ini, pasalnya kondisinya sudah tidak layak. “Ini jadi pointer ke depan untuk perbaikan ruangan BPU mengganti dengan bangunan yang modern dengan mempersiapkan lahan luas dan strategis. Selain itu juga Kantor Camat kami perlu perhatian ekstra lewat perubahan peningkatan bangunan tempat bekerja,” kata Helmi.

Dikatakan Helmi, kegiatan Musrenbang desa yang diikuti kades-kades sebelumya sudah dilaksanakan dengan memuat laporan usulan prioritas. Ada  77 item bidang sarana prasarana yang tersebar di lingkungan Muara Ancalong, kemudian 50 item bidang sosial budaya dan 80 item sektor perekonomian.