DPRD Kutim setujui pembiayaan infrastruktur pinjam di bank Rp 350 miliar

Merdeka.com, Kutai Timur - Melihat kondisi keuangan daerah yang kurang stabil bahkan cenderung menurun belakangan ini, DPRD Kutim menyetujui untuk pembiayaan infrastruktur meminjam bank sebesar Rp 350 miliar. Langkah ini ditempuh, setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkue) memberikan persetujuan mengenai hal ini.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab) Kutim meminta persetujuan kepada Kemendagri dan Kemenkue mengenai rencana peminjaman dana tersebut. Mendapat lampu hijau, akhirnya Pemkab Kutim mengajukan pinjaman ke Bankaltim Cabang Sangatta.

Pemkab Kutim merupakan 6 daerah di seluruh Indonesia yang mendapat rekomendasi dari Kemendagri dan Kemenkeu RI untuk melakukan pinjaman daerah. Sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah (PP) nomor 30 tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah maka harus ada persetujuan dari DPRD. Untuk itulah melalui rapat paripurna ke XXVII yang dipimpin Ketua DPRD Kutim Mahyunadi dan dihadiri 28 anggota DPRD Kutim, akhirnya diputuskan rancangan keputusan DPRD Kutim, tentang persetujuan DPRD Kutim kepada Pemkab Kutim.

Untuk melakukan pinjaman ke Bank Kaltim Cabang Sangatta. Senilai Rp 350 miliar dengan jangka waktu menengah pengembalian. Tepatnya sebelum habis masa jabatan Bupati Ismunandar dan Wabup Kasmidi Bulang pada 2021. Pinjaman tersebut telah dianggarkan dalam APBD 2018 dan harus sesuai peruntukannya. Dengan kata lain alokasi anggaran merupakan rekomendasi Kemendagri dan Kemenkeu RI.

“Pinjaman Rp 350 milliar ini bukan dalam bentuk cash (tunai) tetapi sesuai dengan program yang telah diajukan ke kementerian. Terutama untuk peningkatan sarana air bersih, listrik dan Puskesmas. Ini pinjaman lunak dengan bunga yang kompetitif dan keuntungan yang diperoleh tentu juga kembali ke kas daerah,” tegas Ismunandar saat diwawancarai usai paripurna.

Sasaran anggaran ini diprioritaskan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Sudah ada arahan dari pusat, jadi sangat ketat pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Menurut Bupati program kebijakan pinjaman daerah ini adalah masalah kepercayaan. Sehingga tidak boleh salah peruntukkannya.