Dimulai tahun ini, program desa membangun akan dievaluasi tiap tahun

Merdeka.com, Kutai Timur - Visi dan misi bupati yang akan membangun dari desa, sudah diprogramkan sejak tahun 2016 lalu, usai Bupati Ismunandar dan Wabup Kasmidi Bulang dilantik. Program membangun desa sudah dimulai tahun ini dan diharapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

“Bagaimana program membangun desa itu berjalan, akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Apakah kendalanya di lapangan, sehingga akan diperbaiki tahun berikutnya agar program berjalan sesuai harapan bersama dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim Sumarjana, usai dilantik bupati belum lama ini.

Menurut Sumarjana, Gerakan Pembangunan Desa  Mandiri Terpadu (Gerbang Desa Madu) yang menitik beratkan pada program Desa Membangun, yakni memberi ruang bagi desa untuk membangun desanya sendiri berdasarkan skala prioritas dari aspirasi kebutuhan masyarakat.

Namun secara implementasi baru dapat dilaksanakan pada 2017, karena tahun sebelumnya baru merancang program dan anggarannya. Desa Membangun ini diharapkan bisa berjalan lancar pada 2018 dan saat ini sudah disusun pematangan programnya. Melalui nota pengantar kebijakan umum anggaran 2018 dengan prioritas anggaran untuk dibahas ke DPRD Kutim. “Tentunya semua murni program kebijakan pembangunan dari Bupati dan Wabup,” jelas Sumarjana.

Agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait program Desa Mambangun yang didukung realisasi janji politik Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar, Sumarjana menjelaskan bahwa program dimaksud sudah di implementasikan tahun 2017 ini. Tetapi bukan dalam bentuk “dana glondongan” melainkan dalam bentuk program. Yakni pemilihan prioritas program diambil dari usulan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Masyarakat yang menentukan program prioritas pembangunan namun OPD di Kabupaten yang melaksanakan.

“Desa menerima kegiatan yang sudah jadi, kebanyakan di Dinas PU (Pekerjaan Umum) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman,” ujar Sumarjana lagi.

Implementasi program 135 desa dan beberapa desa pemekaran. Khusus untuk desa pemekaran, saat ini baru dapat program dengan nilai separuhnya yakni Rp 1 miliar. Tetapi apabila sudah ditetapkan sebagai desa definitif akan diupayakan mendapat program dengan nilai yang sama, guna mengejar ketertinggalan dengan desa lainnya. Sementara itu pemerintah kelurahan tidak dapat sentuhan program Desa Membangun, namun tetap menerima program kegiatan pembangunan dari Pemerintah Kabupaten.

Sumarjana kembali menjelaskan bahwa evaluasi yang dilakukan pihaknya dilaksanakan setiap tahun, dengan mempelajari kelemahan dan kelebihan dari program. Tujuannya untuk perbaikan dan kemajuan daerah ke depan. Dia memastikan hingga saat ini semua berjalan lancar dan tidak ada kendala. Dia hanya berharap perekonomian Negara ini stabil, sehingga tidak “menggoyang” kondisi APBD Kutim.

“Mohon doa dari masyarakat, teman-teman wartawan agar bisa menjalankan amanah (sebagai Kepala Bappeda) untuk kebaikan diri dan masyarakat serta kabupaten,” harap Sumarjana.