Perusahaan ‘wajib’ ikut perbaiki jalan yang rusak di pedalaman

Merdeka.com, Kutai Timur - Mendengar keluhan masyarakat pedalaman yang agak terisolir lantaran kondisi jalan yang rusak, Pemerintah Kutai Timur bergerak cepat. Wabup Kutim Kasmidi Bulang, Jumat (20/1/2017) lalu langsung menggelar rapat koordinasi (Rakor) di desa Batu Balai, kecamatan Muara Bengkal.

Langkah ini dimaksudkan untuk segara memberikan pengarahan kepada semua elemen, agar perbaikan jalan ini segara dilakukan dan tak bisa ditunda lagi. Bukan hanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir, namun juga camat di lima wilayah pedalaman serta 14 perusahaan yang beroperasi di wilayah kerja di pedalaman tersebut.

Pada kesempatan itu, Kasmidi Bulang mengatakan, jalan yang rusak yang berlumpur menghambat lalu lintas kendaraan umum dari maupun ke arah pedalaman. Sehingga sangat merugikan masyarakat.

“Masalah ini harus dipahami dulu, karena selain (manjadi) tanggung jawab Pemkab Kutim, (pembangunan jalan) juga ada tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim). Karena kondisi (kerusakan jalan) ini tidak bisa ditunda (perbaikannya), maka semua perusahaan yang ada di lima kecamatan wajib memperbaiki jalan dan melakukan perawatan tanpa terkecuali,” tegas Wabup.

Kendati pembangunan infrastruktur jalan menjadi tanggung jawab perintah, namun menurut Wabup perusahaan juga memiliki tanggung jawab yang sama apabila melihat kondisi yang dirasakan oleh masyarkat saat ini. Terlebih perbaikan jalan untuk kepentingan umum dan masyarakat. Wabup hanya meminta agar pihak perusahaan dapat memperbaiki titik-titik jalan yang rusak parah dengan menggunakan dana corporate social responcibility (CSR). Sehingga jalan dapat dilalui kembali dan aktivitas perekonomian dan kegiatan masyarakat lainnya bisa kembali pulih.

“Jika kondisi jalan yang rusak ini diperbaiki melalui dana APBD kita (APBD Kutim), belum bisa dilaksanakan sekarang ini. Untuk itu, kita minta partisipasi perusahaan untuk memiliki kepedulian terhadap masyarakat,” ungkap mantan Anggota DPRD Kutim tersebut.

Bantuan perusahaan dengan menggunakan CSR tersebut tentunya menjadi implementasi simbiosis mutualisme antara pihak swasta dengan masyarakat. Perusahan yang beroperasi diwilayah pedalaman beserta masyarakat harus saling mendukung. Permintaan kepada pihak perusahaan untuk memperbaiki jalan yang rusak ini merupakan langkah cepat yang harus diambil demi menyambung kembali akses transportasi yang terputus.

Camat Muara Bengkal Tamrin sebelumnya menjelaskan saat ini infrastruktur di wilayah pedalaman mengalami kerusakan cukup parah. Hal itu banyak dipengaruhi curah hujan yang tinggi diwilayah pedalaman. Akibatnya kondisi jalan penghubung antara desa dan kecamatan sulit untuk di lewati. Keadaan semakin rumit karena jalan tersebut merupakan urat nadi pergerakan ekonomi bagi masyarkat.

“Mudahan pertemuan ini dapat menghasilkan keputusan terbaik untuk semua utamanya masyarakat yang bermukim di 5 Kecamatan, yakni Muara Bengkal, Muara Ancalong, Batu Ampar, Long Mesangat dan Busang,”. harap mantan Camat Telen tersebut.

Selain Wakil Bupati Kasmidi Bulang, Kasdim 0909 Sangatta Syawaluddin, Kapospol, Danramil, Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum Aswandini Eka Tirta, Kadis Perkebunan M. Alfian, Kepala Bagian Sosial Haji Suwandi juga hadir Camat Batu Ampar Yuriansyah, Camat Muara Bengkal Tamrin, Camat Muara Ancalong Helmi. Camat Long Masangat Darmansyah, Camat Busang Impung Anyek, Kepala Desa (Kades) terpilih dan Penanggug Jawab Desa (Pj) serta perwakilan perusahaan dari 5 Kecamatan.