Balitbang lengkapi data untuk strategi raih panji keberhasilan

Merdeka.com, Kutai Timur - Program desa membangun yang digaungkan pemerintah kabupaten Kutai Timur, harus memperoleh dukungan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru dibentuk dan perangkatnya. Sehingga tujuan itu bisa tercapai dan terealisasi di lapangan.

Salah satunya Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kutai Timur, hendaknya turut mendukung hal itu. Sebab, focus bupati Ismunandar dan Wabup Kasmidi Bulang membangun mulai dari desa. Program ini dimulai tahun 2017 ini dengan mengalokasikan anggaran Rp 2 miliar per desa.

“Program utama yang sudah berjalan sesuai arahan Bupati Ismunandar bahwa Kutim gencar menggiatkan desa membangun. Dimulai dengan gelontoran anggaran Rp 2 miliar perdesa. Menjadi tugas kita mendukung bupati dengan cara mensukseskan kerja nyata,” kata Sekkab Irawansyah, ketika memimpin rapat koordinasi dengan jajaran Balitbang di ruang Arau belum lama ini.

Dalam kesempatan itu turut hadir Kabag Organisasi Tata Laksana (Ortal) Abdu Amir, Kepala Balitbang Zubair, dan pejabat Esselon III, dan IV serta staf badan litbang. Dilanjutkan olehnya bahwa  fokus program dimaksud yakni peningkatan desa tertinggal menjadi desa berkembang setelah itu menjadi desa mandiri. Dia mengaku dari pantauannya, di Kutim masih terdiri dari sebagian besar desa berkembang. Artinya masih ada beberapa yang tertinggal.

Untuk itu perhatian Pemkab terfokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) di desa, prioritas air bersih, listrik, hingga perekonomian dan kesehatan.

“Saya harapkan Badan Litbang bersinergi dengan tugas nyata membantu Pemkab dengan menyusun panji-panji keberhasilan di segala sektor. Nantinya jika tersusun, Pemkab akan mengetahui kelengkapan persyaratan dalam kriteria mendapatkan panji tersebut. Jadi memang OPD (Balitbang) ini difokuskan punya pemahaman untuk mencapai target,” jelasnya.

Belum lama ini Kutim merebut satu panji keberhasilan bidang perkebunan. Wajar saja, saat ini Kutim memang telah memiliki perkebunan dengan berbagai komoditi unggulan dan produksi yang besar.

Ditegaskan oleh Irawansyah, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perangkat daerah menjadi acuan Balitbang untuk jadi salah kelompok pekerja penunjang. Tugasnya cukup berat mulai penelitian, pengembangan, hingga pengkajian ke depan. Dia menyarankan ke depan ada peneliti profesional yang digaet ataupun diajak kerjasama sebagai ujung tombak dalam kelengkapan data.

Sementara itu, Kepala Balitbang Zubair menerima respon baik dari Sekkab tentang strategi untuk meraih panji-panji keberhasilan. Sehubungan hal itu dia berjanji akan bekerja keras bersama timnya untuk menjadikan Litbang sebagai tempat rekomendasi kebijakan kepala daerah hingga OPD lainnya.

“Mohon dukungan, kami siap menjalankan tugas sebagai dapur kordinasi, walaupun masih tertinggal dengan Negara lain dalam soal Litbang lengkap, kami tetap optimis bekerja ekstra,” tegasnya.

Zubair menambahkan dulu OPD ini masih SKPD otonom pada 2013 hanya ada di Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kutim. Litbang menjadi progres percontohan baik lokal maupun nasional. Memang diakuinya beban kerja jadi sedikit berat apabila dikaitkan dengan masalah panji keberhasilan. Namun ia berjanji bersama personel Balitbang akan memperjuangkannya.

“Kami masih semangat dalam keterbatasan anggaran yang hanya Rp 900 juta untuk operasional ini tidak menjadi hambatan,” katanya optimis.