Kutai Timur bakal bangun 6 pasar lagi melalui alokasi DAK

Merdeka.com, Kutai Timur - Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama di pedesaan dan pedalaman, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) berencana membangun 6 unit pasar di lokasi yang berbeda. Semuanya diusulkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) di APBN.

“Yang menjadi hambatan sekarang adalah, lokasi yang akan dibangun pasar itu termasuk di kawasan Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Guna melancarkan rencana tersebut, Pemkab Kutim harus meminta persetujuan dari Kementerian Perbatasan dan Desa Tertinggal dan Transmigrasi,” kata Kadisperindag Kutim Edward Azran.

Dikatakan, jika tidak diusulkan pembebasan lahan HPL, dikhawatirkan menganggu kelanjutan proses pembangunan yang dananya melalui DAK tersebut.

Dia beharap dalam waktu dekat ada kepastian dari Kementrian terkait, sehingga bisa menjadi tempat yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena jika tidak, maka dana hibah tidak dapat digunakan untuk melanjutkan program dimaksud.

Mantan Asisten Administrasi tersebut menambahkan, rencana pembangunan pasar diprioritaskan di kecamatan yang akses jalannya masih minim. Sehingga perputaran dan penyediaan sembako semakin mudah.

Sebelumnya dalam rapat kerja coffee morning, Edward telah menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya untuk memfinalisasi lokasi pembangunan pasar di kawasan Transmigrasi. Sebagai program kegiatan spesifik, karena dari semua pasar yang diusulkan oleh para pengguna ekonomi ini, seluruhnya berada di kawasan HPL yakni kawasan transmigrasi.

Dijelaskan olehnya ada kurang lebih dua tempat yang di usulkan tahun ini untuk pembangunan. Selanjutnya dengan mengunakan anggaran dana TP. Namun menemui hambatan sehingga kemungkinan besar masuk dalam dana DAK. Yakni pasar Kaubun dan Muara Bengkal. Jika ini terjadi, maka untuk tahun depan Disperindag Kutim akan membangun lagi dua pasar yang merupakan embrio ekonomi di Kutim.

Disperindag juga akan mengusulkan perubahan dari dana DAK menjadi dana TP. Dalam dana TP nantinya akan digunakan untuk alokasi empat tipe pasar. Yakni tipe A dengan anggaran Rp 14 milyar, tipe B dengan angaran Rp 8 sampai Rp 10 miliar, tipe C Rp 6 sampai Rp 8 miliar dan tipe D atau pasar rakyat yang jumlahnya Rp 1 miliar sampai Rp 4 miliar.

Disperindag Kutim bakal menyiapkan seluruh pasar yang ada untuk memiliki Standar Oprasional Prosedur (SOP). Dikarenakan ada hasil yang kurang baik dari pemeriksaan inspektorat untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) beberapa waktu yang lalu. Karena tidak memiliki SOP, maka beberapa tagihan-tagihan pasar menjadi tidak bisa ditagih. Menyebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kutim melalui Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) pasar berkurang. Sementara setiap tahun jika murni untuk dilakukan penagihan miliaran rupiah, akan bisa diambil dari pendapatan UPTD Pasar yang ada di lima tempat di Kutim.

Agar program terus berjalan, dalam minggu ini dan target November 2017 pihaknya akan memulai dua pembangunan pasar. Pertama di Kecamatan Rantau Pulung yakni Pasar Padang Raya dengan anggaran dana tugas pembantuan (TP) kurang lebih Rp 6 miliar dan kedua pasar Landasan di Kecamatan Muara Wahau dengan angaran DAK kurang lebih Rp 1,3 miliar.