Komitmen bersama selesaikan infrastruktur di zona pedalaman

Merdeka.com, Kutai Timur - Kecamatan Muara Wahau menjadi kecamatan pertama untuk zona pedalaman Kutim, dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dihadiri berbagai elemen masyarakat. Kegiatan itu dibuka Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekkab Kutim Rupiansyah di Gedung Balai Pertemuan Umum (BPU) kecamatan Muara Wahau.

Sedianya agenda ini dihadiri langsung Wakil Bupati Kasmidi Bulang, namun berhalangan hadir lantaran masih berada di Surabaya. Selain Camat Muara Wahau Irang Ajang, kegiatan yang dimulai Selasa (22/2/2017) itu juga dihadiri sejumlah pejabat, seperti  Kabag Pemerintahan Setkab Kutim Alexander Siswanto, perwakilan anggota DPRD Kutim, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup (LH), dan deretan kepala desa (kades) desa-desa di Muara Wahau seperti Desa Karya Bhakti, Long Wehea, Wahau Baru, Diaq Lay, Benhes, Dea Beq, Jak Luay, Wanasari, dan Nehes Liah Bing.

Pada kesempatan itu, sejumlah Kades mengusulkan daftar prioritas pembangunan sarana prasarana infstruktur meliputi pembangunan gedung PKK, pembangunan Kantor Danramil dan Polsek, pipanisasi air bersih PDAM, semenisasi, pengerasan jalan kebun, pemasangan jaringan PLN, hingga pembangunan drainase kiri kanan jalan desa.

“Musrenbang ini menjadi awal perencaan program pembangunan desa-desa untuk tahun 2018. Khusus di Muara Wahau saya bisa berikan saran untuk seluruh kades yang hadir agar mempersiapkan Unit Pelaksana Tugas (UPT) membantu progress kerja berkesinambungan tepat sasaran, disiapkan kawasan khusus,” kata Rupiansyah.

Rupiansyah menambahkan kades bisa merencanakan dulu tempat atau lahan mendirikan gedung UPT, selanjutnya disiapkan program kerja. Untuk prioritas persoalan jalan dan semenisasi menjadi akses baru untuk kebutuhan warga juga memang harus perlu dikawal penuh. Permasalahan pipa PDAM jangan lupa diinventarisasi jumlah data penduduk yang memerlukan air bersih. Sementara listrik memang menjadi pekerjaan rumah dicarikan solusinya. Mengenai belum masuknya daya setrum ini harus dipikirkan jangan menunggu, tapi  perlu komunikasi terus dengan PLN. Sebenarnya Pemkab Kutim bisa saja membangun gardu listrik untuk mengaliri ke desa-desa, namun terkendala aset pasalnya nanti akan diaudit tidak diperbolehkan menggunakan dana hibah.

“Hal ini perlu keseriusan. Contohnya saja di Bukit Pelangi sudah 16 tahun masih menggunakan genset walaupun di jam tertentu sudah dialiri listrik PLN. Kembali lagi dengan dana Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar sudah diusulkan ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) sudah terdata semua, saya mewakili Pemkab Kutim terus berkoordinasi dengan Kepala Bappeda,” tegasnya.

Camat Muara Wahau Irang Ajang berharap usulan-usulan yang sudah mengemuka di Musrenbang ini sesuai dengan perencanaan menuju program fokus dan tuntas sesuai intruksi bupati. “Koordinasi dan komunikasi sudah terjalin baik bekerja sama dengan kades, sebelumnya sudah bertemu satu meja di Musrenbang Desa. Nah di Musrenbang Kecamatan ini saya laporkan hasil-hasil program prioritas ke Pemkab Kutim,” ujarnya.

Irang mengutarakan meski terjadi defisit, hal itu tidak masalah, yang terpenting perencanaan sudah dijalankan secara matang. Pihak kecamatan dan desa bisa terus bersinergi untuk mensukseskan pembangunan di desa. Pihaknya berharap,  pembangunan di Muara Wahau yang masih minim akan terus dikawal secara kebersamaan dan menjadi kekuatan bersama-sama meningkatkan sektor infrastruktur sejalan dengan pembangunan Kutim.