Pasca pelantikan, wabup instruksikan asset tidak ikut ‘mutasi’

Merdeka.com, Kutai Timur - Pasca mutasi ratusan pejabat lingkup Pemkab Kutim yang digelar pada 6 Januari lalu, diharapkan tidak membawa dampak negative terhadap asset yang dimiliki daerah. Kepada seluruh pejabat, diminta untuk tidak membawa kendaraan di tempat asalnya, agar kelancaran organisasi tetap berjalan dengan baik.

Penegasan itu diungkapkan Wakil Bupati (Wabup) Kasmidi Bulang ketika rapat koordinasi (coffe morning) Senin (9/1/2017) kemarin. Acara itu dihadiri hampir seluruh pejabat di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah dilantik.

“Ini merupakan coffe morning pertama setelah pelantikan. Kita harapkan dengan pejabat baru, kita juga memiliki semangat baru untuk kebersamaan dalam menjalan tugas pemerintahan ke depan,” Pinta Wabup.

Mantan anggota DPRD Kutim ini juga meminta, semua kendaraan yang ada di instansi sebelumnya, hendaknya tidak dibawa serta ke tempat tugas yang baru. Sehingga asset yang dimiliki Pemkab Kutim tercatat dengan baik, karena ini menyangkut pencatatan asset yang juga dinilai BPK.

Hal ini merupakan salah satu pemerintah dalam mewujudkan tertib administrasi dalam pencatatan asset daerah. Jika asset tidak tercatat dengan baik, tentunya akan mempengaruhi terhadap penilaian BPK terhadap Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kutim. “Kita harus bisa mempertahankan WTP yang sudah kita raih sebelumnya, sehingga asset harus tetap terjaga dengan baik,” pinta Wabup.

Dijelaskan, sset yang berada di tiap kantor hendaknya bisa dipertanggung jawabkan serta tidak diperkenankan berpindah tempat. Sehingga dapat mudah terindentifikasi pada pencatatan asset. Hal ini berlaku bagi pimpinan yang baru maupun lama dalam laporan aset dari tiap SKPD masing-masing,” tegas Kasmidi.

Dia menginstruksikan pada pekan ini sudah harus ada serah terima oleh pejabat lama kepada pejabat baru. Tidak hanya mobil atau kendaraan operasional dinas dan jabatan namun juga asset SKPD secara menyeluruh. Agar asset segera terdata dilengkapi bukti serah terima, sehingga dapat dipertanggung jawabjan dengan jelas. Agar pada saat terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terkait asset dimaksud, tidak saling menyalahkan. Wabup tidak menginginkan “tradisi lama” yakni asset ikut pergi mengikuti pejabat yang dimutasi terjadi kembali di masa pemerintahannya.

Selain mengevaluasi aset, rapat koordinasi kali ini juga membahas pendanaan aset serta laporan keuangan maupun fisik dari tiap-tiap SKPD. Jadwal pembayaraan utang-utang pemerintah untuk biaya pembangunan di 2016. Kemudian pelaksanaan program-program startegis untuk mendukung kesuksesan “desa membangun”. Berikutnya penyelesaikan Peraturan Daerah (Perda) yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta strategi-strategi untuk mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan kuangan daerah.