1. KUTAI TIMUR
  2. INFO KUTIM

Usulan yang disampaikan harus tepat sasaran dan untuk masyarakat

“Kepala desa hendaknya menjalin komunikasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidanginya agar usulan termonitor,” kata Ismunandar.

Suasana Musrenbang di kecamatan Sangkulirang yang membahas usulan program 2018 yang dibuka dan dipimpin Bupati Ismunandar dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Encek UR Firgasih. ©2017 Merdeka.com Reporter : Ardian Jonathan | Sabtu, 25 Februari 2017 06:08

Merdeka.com, Kutai Timur - Bupati Kutim Ismunandar meminta kepada semua kepala desa, agar program yang diusulkan tepat sasaran, sehingga kesejahteraan masyarakat bisa terwujud. Dengan demikian tujuan ingin membangun desa bisa tergambar dalam usulan yang disampaikan.

“Setelah usulan disampaikan dalam Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) d tingkat kecamatan, hendaknya kepala desa menjalin komunikasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidanginya. Sehingga program yang diusulkan itu bisa berjalan dengan baik,” kata orang nomor satu di Kutim ini.

Hal itu diungkapkan Ismu, panggilan akrab mantan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutim ini, ketika membuka Musrenbang di kecamatan Sangkulirang Rabu (22/2) lalu. Hadir pada acara itu, Wakil Ketua II DPRD Kutim Encek UR Firgasih berserta anggotanya, Waka Polres Kutim Kompol Donny Sardolumbantoruan, sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), Kepala OPD lingkup Pemkab Kutim, Camat Sangkulirang Tajudin, para Kepala Desa, perusahaan swasta, perbankan dan serta warga. Kegiatan itu dipusatkan di gedung Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Benua Baru Ulu.

Dijelaskan, kegiatan Musrenbangcam merupakan tempat menyerap semua usulan yang diinginkan oleh warga. Untuk itu semua usulan haruslah mewakili kepentingan warga dan pelaksanaannya harus tepat sasaran.

“Semua usulan hendaknya terakomodir, jangan ada yang terlewatkan terkhusus skala prioritas dan utamakan kepentingan masyarakat. Kegiatan yang diusulkan agar benar-benar tepat sasaran nantinya, sehingga apa yang diharapkan seperti peningkatan perekonomian masyarakat pun tepat sasaran,” katanya.

Dia menambahkan, hendaknya pengembangan pontesi keluarga sejahtera juga diperhatikan melalui peningkatan ekonomi berbasis produk olahan masyarakat yang cukup menjanjikan, tentunya dengan keterlibatan pemerintah dan organisasi yang ada seperti PKK dalam pembinaan.

“Ekonomi keluarga dapat ditingkatkan melalui produk olahan yang selama ini sudah ada, tinggal pembinaan tim penggerak PKK Kecamatan terus dimaksimalkan, seperti jukut pija (ikan asin) yang dikemas dengan baik sehingga masuk dalam sorum atau outlet PKK kabupaten. Pemerintah khususnya saya sendiri akan memerintahkan di ruang kerja saya dan di rumah tidak ada lagi kue kalengan. Yang ada nanti bolu sangkulirang, kue cincin dan jajanan lainnya hasil olahan warga. OPD kita pun begitu, sehingga kita turut membesarkan dan mempromosikan produk sendiri,” terangnya.  

Mantan Kadis Kelautan dan Perikanan Kutim ini mengingatkan, dana desa yang diberikan nanti senilai Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar ke desa dapat dimaksimalkan melalui aparatur yang bersungguh-sungguh memberikan pelayanan kepada warga.

“Berikan layanan terbaik bagi masyarakat kita, terus saling berkomunikasi terutama kepala desa, camat, buat grup WA, libatkan saya serta OPD di dalamnya agar segala persoalan dapat cepat teratasi,” pintanya.

Sebelumnya Camat Sangkulirang Tajudin mengatakan, forum Musrenbang merupakan seleksi usulan pembangunan pada 15 desa yang tidak dapat terdanai oleh APBDesa khususnya pelaksanaan pada tahun 2018 di Sangkulirang. Usulan itu meliput peningkatan sarana dan prasana penghubung, pemantapan, pemanfaatan pengelolaan lahan serta lingkungan hidup, peningkatan infrastruktur pedesaan, peningkatan ketahanan pangan dan kemandirian pangan serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintah.

“Dari cakupan peningkatan itu bermuara pada permasalahan yang tengah dihadapi, yaitu semrawutnya parkir kendaraan yang bongkar muat di sepanjang jalan protokol mengakibatkan kemacetan. Kurang maksimalnya layanan persampahan akibat minim sarana dan prasarana. Kemudian terjadi banjir saat hujan dan air pasang tiba, akibat kurangnya pemanfaatan drainase pemukiman, ada ruas jalan yang belum pengerasan, belum tersedianya sarana air bersih warga,” ungkapnya.  

(AJ/AJ)
  1. Pemerintahan
SHARE BERITA INI:
KOMENTAR ANDA