Bagian di sekretariat kabupaten merupakan kepanjangan tangan bupati

Merdeka.com, Kutai Timur - Paska pelantikan ratusan pejabat lingkup Pemkab Kutim beberapa waktu lalu, Pemkab Kutim terus menggeber berbagai program yang sudah di depan mata. Untuk itu, seluruh pejabat diminta untuk segera bekerja dan bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)-nya masing-masing.

“Sebagai pejabat pejabat baru, harus banyak belajar tentang tupoksi yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  masing-masing. Terlebih nomenkelaturnya juga baru, yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2016,” kata Bupati Ismunandar, ketika memimpin rapat yang membahas tentang tupoksi.

Pada pertemuan itu, bupati didampingi Sekkab Irawansyah dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rupiansyah serta Asisten Administrasi Umum Hj Yulianti di ruang Arau, kantor bupati. Rapat membahas tupoksi ini digagas Bagian Organisasi Tata Laksana (Ortal) Setkab Kutim. Pembahasan ini dilakukan secara marathon, sejak pagi hingga sore hari. Bahkan acara itu sudah terjadwal sejak Rabu, 11 Januari hingga 20 Januari mendatang.

Pembahasan pertama mengenai tupoksi dilakukan lingkup Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutim.  Pada kesempatan itu, orang nomor satu di Kutim ini meminta kepada seluruh Kepala Bagian (Kabag) dan Sub Bagian agar bekerja sesuai tupoksinya. Sehingga semua pekerjaan di seluruh kabupatan dan yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), harus diketahui semuanya.

“Bagian di Setkab ini merupakan kepanjangan tangan bupati. Karena sifatnya administrasi dan mengkordinasikan seluruh kegiatan yang ada di kabupaten. Sudah selayaknya kita memiliki database seluruh data kegiatan di Kutim ini,” kata mantan Sekkab Kutim ini menjelaskan.

Dijelaskan,  tiap bagian di Setkab berkaitan dengan SKPD. Dia menambahkan, peran sekretariat juga sebagai pengendalian agar dapat termonitor semua kegiatan di SKPD dengan bekerja berdasarkan tupoksi yang ada. Sebagai gambaran,  katanya,  seperti Bagian Ekonomi berkait dengan Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, sehingga harus mengetahui berapa jumlah UKM atau koperasi  di seluruh Kutim, baik yang aktif maupun yang tidak.

Demikian juga dengan Bagian Sosial di Subag Pendidikan, tentunya ada kaitannya dengan Dinas Pendidikan. Sehingga di Subag tersebut juga harus mengetahui masalah pendidikan di seluruh Kutim, mulai dari desa terpencil hingga di kota. Termasuk sarana dan prasaranya. “Jadi, tak hanya mengurusi masalah beasiswa saja,” tanda Ismu, panggilan akrab bupati Kutim ini.

Pada kesempatan itu, Sekab Irawansyah meminta kepada seluruh SKPD maupun jajaran Setkab untuk segera menyampaikan laporan akhir tahun 2016 dan menyusun DPA tahun 2017 ini. Mantan Kadisperindag ini juga meminta masalah asset harus segera dibenahi, jangan sampai tidak ada yang tak tercatat. Sebab, semua itu akan berpengaruh terhadap pencapaian Kutim Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).